Kembali

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
tahun : 2021
PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai % Keterangan Catatan Evaluator
A. PROSES (60) 60,0 %
I. MANAJEMEN PERUBAHAN 8,0 7,56 94,50%
1 Tim Kerja (1) 1,0 1,00 100,00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? YA 1 Tim Kerja Pembangunan ZI Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah dilakukan perubahan dengan SK KPT Palangkaraya No.29/KPT/OT.00/SK/I/2021 , tanggal 11 Januari 2021. (https://drive.google.com/file/d/1pIoiXCC_fGbVSh70tEfx8UaUCarbw0yR/view?usp=sharing)
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? A 1 Anggota TIM Pembangunan ZI telah dipilih dengan mekanisme/kriteria yang ditentukan sesuai dengan SK KPT Nomor 49/KPT/OT.00/SK/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, berdasarkan Mekanisme sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 58 tahun 2019 ( https://drive.google.com/file/d/1GFYpba-qA5M0qhel6Cgo1QkGHgpWeM5K/view?usp=sharing)
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) 2,0 2,00 100,00%
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? YA 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun 2021 (https://drive.google.com/file/d/19QYhGLT_ALY-4Jolct5KpkQWSx8Ae9Cj/view?usp=sharing)
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A 1 Rencana Aksi masing-masing Area Pembangunan ZI PT Palangkaraya telah memuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM (https://drive.google.com/file/d/1pym-RE49zVDAzJP3OAMNcKF3iLuOCqP2/view?usp=sharing)
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? A 1 Mekanisme yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Pembangunan ZI adalah melalui Website, media sosial, media massa (surat kabar), Banner, Spanduk hingga Apel Pagi maupun sore (https://drive.google.com/file/d/1o5jU4xNJMfTNEgDe456JGEpbqUEy8bhN/view?usp=sharing)
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) 2,0 1,56 78,00%
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? B 0,67 Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, karena proses pembangunan Zona Integritas di tahun 2021 masih mulai berjalan. (https://drive.google.com/file/d/1OYpbUeU32QYWvfIOMFXx0fkbgSC5LM35/view?usp=sharing)
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas A 1 Telah dilakukan Monev oleh tim Internal secara berkala setiap bulan. (https://drive.google.com/file/d/1joHL9SlZ9Ftv8kKILWFGP1OAGZNCkGOf/view?usp=sharing)
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? B 0,67 Sebagian besar catatan hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti dan telah didokumentasikan dalam bentuk laporan Monitoring dan Evaluasi. (https://drive.google.com/file/d/1CX8upfOvmvrGeAVkbWzDy5UQENW2-jn9/view?usp=sharing) agar melampirkan evidence bahwa hasil monev telah ditindaklanjuti
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) 3,0 3,00 100,00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? YA 1 Pimpinan telah menjadi role model dengan mengikuti kegiatan yang ada,seperti Apel Pagi/sore, menjadi pembina upacara, Pimpinan rapat,hingga mengisi/mencatat daftar hadir/pulang setiap hari seperti pegawai lainnya. (https://drive.google.com/file/d/1KqveRWRuoZK0Gh5Y4Xi81ziOn51hub34/view?usp=sharing)
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? A 1 Sudah dilakukan pemilihan agen perubahan dengan mekanisme yang jelas sebagaimana tersebut dalam SK KPT Palangkaraya No. 141/KPT/KP.02.1/SK/10/2020 (https://drive.google.com/file/d/1RQ-2WxmEWirnDxnDbT7P1OZBj4K4cupm/view?usp=sharing) belum ada evidence terkait kontribusi dari agen perubahan yang ditunjuk (masih dalam bentuk rencana aksi)
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir melalui kegiatan Apel 8 Nilai-nilai Mahkamah Agung, BIMTEK, Sosialisasi dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Reward and Punishment. (https://drive.google.com/file/d/1hwLA4qEG5_VWX89uba1O6qxzR4pB2EiT/view?usp=sharing)
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A 1 Semua Anggota TIM Pembangunan ZI telah terlibat dalam proses pembangunannya (https://drive.google.com/file/d/1-KqsmAe7hSeRyEAHBihO7gLk_bgBHTBg/view?usp=sharing)
II. PENATAAN TATALAKSANA 7,0 6,78 96,86%
1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) 2,0 1,78 89,00%
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi A 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai SOP yang telah mengacu pada peta proses bisnis yang ditetapkan oleh Dirjen Badilum. (https://drive.google.com/file/d/1uxMJ25jDpyKIIakmcXWhIUDA6uBMDjXz/view?usp=sharing) agar ditampilkan evidence bahwa juga melakukan inovasi yang selaras
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menerapkan SOP Kepaniteraan yang dibuat oleh Dirjen Badilum. (https://drive.google.com/file/d/1jDktWs8miMFIEjy2GHziaI3x9JSZ4X6i/view?usp=sharing) agar ditampilan evidence bahwa unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi B 0,67 Pengadilan TInggi Palangka Raya telah melakukan Monev atas SOP pada tahun 2020, untuk tahun 2021 belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP. (https://drive.google.com/file/d/1nuxFHoECR3dKMNkVyGLS7NAyiMEtE9q1/view?usp=sharing)
2 E-Office (4) 4,0 4,00 100,00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan TI seperti SIPP Tingkat banding, SIKEP dan SIPP MA. ; Inovasi yang dikeluarkan PT Palangka Raya melalui Aplikasi SIDAT, Monitoring SIPP, dan SIP3M (https://drive.google.com/file/d/11dcti1gu01IDK1lGiknFhjSb8zhcEtwE/view?usp=sharing) agar menampilkan evidence bahwa unit juga melakukan inovasi;
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah memiliki Operasional Manajemen SDM berbasis TI (SIKEP) (https://drive.google.com/file/d/1opPmEfOodN3xWPb_RjQkHepmjEALx3QT/view?usp=sharing) agar menampilkan evidence bahwa unit juga melakukan inovasi;
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A 1 Pemberian Layanan kepada Publik sudah dapat dilakukan melalui Website dan media sosial dan juga memiliki Inovasi untuk mendukung Pelayanan Publik tersebut (Aplikasi MASPEPI,Aplikasi SIPRES, Aplikasi SP3M, Aplikasi SIDAT) (https://drive.google.com/file/d/1huAQAynr-NSZXbAA_lC1ZbGTPYv2VAjc/view?usp=sharing) agar menampilkan evidence terdapat inovasi
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit melalui Monev SIPP, Monev SIKEP, Monev PTSP,Monev SIWAS dan Monev Komdanas. (https://drive.google.com/file/d/1cNQ4rrxBgZTqXBh0DhTmLk85nnher2xd/view?usp=sharing)
3 Keterbukaan Informasi Publik (1) 1,0 1,00 100,00%
a. a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan A 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 55/KPT/HM/II/2021) (https://drive.google.com/file/d/1hcRMh45SNlfj1PRlLRphkcC8E-itBnaN/view?usp=sharing)
b. b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik A 1 -Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi public (https://drive.google.com/file/d/1raoWcmpjo6Y34vN7J4LdPPs5fuD7Jgkd/view?usp=sharing) belum ada realisasi tindak lanjut
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 10,0 9,86 98,60%
1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) 0,5 0,50 100,00%
a. a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? YA 1 Susunan Kebutuhan Pegawai sudah mengacu kepada peta jabatan, hasil analisis beban kerja dan analisa jabatan untuk masing-masing jabatan. (https://drive.google.com/file/d/1lbn3O0vY2aJ8jTQTyqzET0dV1sDchcPZ/view?usp=sharing)
b. b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A 1 Pada awal Februari 2021, Pengadilan Tinggi Palangkaraya mendapatkan 2 orang cpns hasil rekrutmen murni dengan Jabatan Analis Perkara Peradilan yang ditempatkan di Kepaniteraan Hukum dan Pengadministrasi Register Perkara yang ditempatkan di Kepaniteraan Khusus Tipikor. (https://drive.google.com/file/d/1jCOGaLzc1qk7Nii7bF9eh9zrCPIgLnqW/view?usp=sharing )
c. c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? YA 1 Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian Kinerja terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. (https://drive.google.com/file/d/1KwMh-l8-bVKPn-K1TURA6W8H_huk7Cad/view?usp=sharing)
2 Pola Mutasi Internal (1) 1,0 1,00 100,00%
a. a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? YA 1 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan Pola Mutasi Internal dan telah melalukan mutasi internal pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. (https://drive.google.com/file/d/1IKI2yRQNIR0d6wJGB1X_bvSNb79x-Yk7/view?usp=sharing)
b. b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A 1 Mutasi Internal telah memperhatikan kompetensi jabatan dan selalu mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan (https://drive.google.com/file/d/1414IlK8b2QKw18oLvLGiGA7IZ3sH3gWM/view?usp=sharing)
c. c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? YA 1 Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 3 bulan terakhir. (https://drive.google.com/file/d/17o43QfvAFI3FdV8u4NXx_ddVJbT2WKq9/view?usp=sharing )
3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) 2,5 2,36 94,50%
a. a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? YA 1 Telah disusun Rencana Pengembangan Kompetensi untuk pegawai dan pejabat di Pengadilan Tinggi Palangkaraya (https://drive.google.com/file/d/1EorY2tKGLv-DVePM43uBasO4IIJHEdRJ/view?usp=sharing)
b. b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A 1 Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (https://drive.google.com/file/d/1CDo_5pQww39a27n-HT4ce3ulmKiNFjHn/view?usp=sharing )
c. c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan A 1 Sudah dilakukan pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai melalui Laporan Kesenjangan Standar Kompetensi Pegawai dengan persentase 8,34% (https://drive.google.com/file/d/1GNUAT5Qfqqq0zVaa02OL5fPEenZ-mirl/view?usp=sharing)
d. d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. A 1 Semua Pegawai di Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti Diklat/Pelatihan/Pengembangan Kompetensi yang diadakan oleh Instansi Pusat maupun Unit Kerja Sendiri (https://drive.google.com/file/d/1dUcOwIhw7NqhXRBvDs11dVwOcbboZWQp/view?usp=sharing)
e. e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada Pegawai melalui Bimtek yang diadakan oleh Unit Kerja Sendiri, Badan Diklat MA RI, serta Lembaga lain, maupun mentoring melalui rapat sosialisasi internal (https://drive.google.com/file/d/1DgStIBdGyM-FzpqH6f8gWRMtzpM1Psmc/view?usp=sharing )
f. f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? B 0,67 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah mengikuti pengembangan kompetensi. (https://drive.google.com/file/d/1WPClaWyKTPbN4GPFTIQGktZhCNnkTFvJ/view?usp=sharing)
4 Penetapan Kinerja Individu (4) 4,0 4,00 100,00%
a. a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada awal Tahun. (https://drive.google.com/file/d/1iHY51PDk7A5E0FyHLHehC2l_rbGfLT4s/view?usp=sharing )
b. b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan indikator kinerja individu sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai level diatasnya. (https://drive.google.com/file/d/1sEFHBK1MLyTiECdA4iNaXikQ8jkOIZFv/view?usp=sharing )
c. c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik (bulanan) sehingga diketahui pencapaian kinerja secara berjenjang. (https://drive.google.com/file/d/1FFPH4ZtMLtRryZ_u-w-Hg8pox13kDUIN/view?usp=sharing)
d. d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). YA 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menjadikan Hasil Penilaian Kinerja Individu sebagai dasar pemberian reward/jabatan/promosi kepada pegawai yang bersangkutan. (https://drive.google.com/file/d/1hxALAJRlrW6rbrAThv408LsY_m_G8v8l/view?usp=sharing )
5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) 1,5 1,50 100,00%
a. a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku melalui SK KPT, Rapat Sosialisasi dan Banner. Pengadilan Tinggi Palangkarya juga telah menggunakan SIKEP untuk melakukan presensi Hadir, Istirahat, maupun Pulang serta mampu mendeteksi keberadaan yang bersangkutan saat bekerja dari rumah (WFH). (https://drive.google.com/file/d/1hz0N1fRR5ncwuWpLhTef9S7sw4F1rcdj/view?usp=sharing)
6 Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) 0,5 0,50 100,00%
a. a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. A 1 Data Informasi SIKEP selalu dimutakhirkan secara berkala setiap bulan dan selalu dilampirkan dalam laporan bulanan Subbagian Kepegawaian dan TI. (https://drive.google.com/file/d/15gSgFELWq6IOd6L8eVh_JuyOGzDuzKHC/view?usp=sharing)
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10,0 9,69 96,90%
1 Keterlibatan Pimpinan (5) 5,0 5,00 100,00%
a. a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan A 1 Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan, baik dalam rapat maupun dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran (https://drive.google.com/file/d/1rCCg1U8Ha7ZgtlOrd9TN9sJC1wxm7NEm/view?usp=sharing)
b. b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja A 1 Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja melalui rapat Penetapan Kinerja dalam rapat reviu Rencana Strategis dan reviu IKU (https://drive.google.com/file/d/12X3ZpBU1nuDP1F8VGtb14197BerWF88U/view?usp=sharing)
c. c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala A 1 Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui kegiatan melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja setiap bulan (https://drive.google.com/file/d/1PYzr_EQkGN-bXSoQFU3aRRPqotOtuiFj/view?usp=sharing)
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5,0 4,69 93,75%
a. a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada YA 1 Dokumen perencanaan sudah disusun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan (https://drive.google.com/file/d/1PqnikSSgdp3Qq3evEO9Fz7y0MglPxP8Z/view?usp=sharing)
b. b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil YA 1 Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yang mendukung pelayanan publik serta mendukung kegiatan anti korupsi. Sebagaimana tertuang dalam matrik capaian akuntabilitas pada Bab III LKjIP. (https://drive.google.com/file/d/1kkbT-yVeItkAuwikS8oWOg0MxZF85_uD/view?usp=sharing)
c. c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) TIDAK 0,5 Unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi selaras dengan IKU Mahkamah Agung RI. Sudah ada peningkatan hasil capaian IKU. (https://drive.google.com/file/d/14eIMwSjBkZ5rBHv_ZhglPX9xddcFHZ2D/view?usp=sharing)
d. d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) A 1 Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) yang dilengkapi dengan dokumen IKU dan LKjIP. (https://drive.google.com/file/d/1QK1j-yn3Jz18vx-FZd5d5qQZnY7UDfbZ/view?usp=sharing)
e. e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu YA 1 Laporan kinerja telah disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dan dikirim tanggal 22 Februari 2021. (https://drive.google.com/file/d/16pyYtI5SB8TCAFg_ejxaXHKE4_9CQWJe/view?usp=sharing)
f. f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja A 1 Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang memadai melalui LKjIP. (https://drive.google.com/file/d/1xUhCd-6_htx7Zd47CyjhrwaUEv1kWcGS/view?usp=sharing)
g. g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja YA 1 Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui pengusulan SDM Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk diikutsertakan sebagai peserta diklat. (https://drive.google.com/file/d/1smHkvrEDSWrKxs-z06cTZCVSYs2kNEUJ/view?usp=sharing)
h. h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A 1 Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, baik ASN maupun Hakim Tinggi bersertifikasi. (https://drive.google.com/file/d/1k4YrOFFSy3CioWSnx3lsQRU38R2LbTus/view?usp=sharing)
V. PENGUATAN PENGAWASAN 15,0 14,38 95,87%
1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0 3,00 100,00%
a. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan Publik Campaign dengan membagikan masker dengan tulisan Pengadilan Tinggi Palangkaraya : Stop Gratifikasiā€ ke masyarakat, menyediakan brosur di meja PTSP, dan memasang Banner dengan pesan anti Gratifikasi (https://drive.google.com/file/d/13gjOZi5Zz7s5AH7Gsc5kdNUH87LzET1j/view?usp=sharing)
b. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi, melakukan sosialisasi, dan melakukan Monev oleh Tim Pengendali Gratifikasi (https://drive.google.com/file/d/196H3J-L69laybl-LvstxBX22KRJYo04U/view?usp=sharing)
2 Penerapan SPIP (3) 3,0 2,38 79,25%
a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan pengawasan Rutin melalui kegiatan Pengawasan Bidang oleh Hakim Tinggi, melakukan monev dan memantau tindak lanjut dari temuan-temuan (https://drive.google.com/file/d/1TA8bsLG8SQtzXhXnPKAOHyGKLiBChDVm/view?usp=sharing)
b. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B 0,67 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah membentuk Tim Manajemen Risiko yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun identifikasi risiko. (https://drive.google.com/file/d/11yUBvWMZ_9h1rtADdZ2mxURkmgajTsdY/view?usp=sharing)
c. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi B 0,5 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan kegiatan pengendalian risiko, dan temuan Pengawas Bidang telah di tindak lanjuti (https://drive.google.com/file/d/1W4GDNOI3GmlhEakf9z-igCu3xLyZVMbs/view?usp=sharing)
d. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan sosialisasi melalui Rapat dan selalu mengingatkannya dalam kegiatan Apel pagi maupun sore, bahkan melalukan Inspeksi mendadak pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai wujud perapan SPIP (https://drive.google.com/file/d/1sGJsrMGtOXYgwVrQHdjtC40ThVkxaOfK/view?usp=sharing)
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3,0 3,00 100,00%
a. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyediakan informasi, sarana dan prasarana tempat pengaduan baik secara lisan,tulisan dan elektronik.(https://drive.google.com/file/d/1CV-k-YUv27px9g1uaGTnHvxwQC0C5yPT/view?usp=sharing)
b. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat 100 1 Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya selalu mengingatkan pada pejabat dan pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memegang teguh dan menjaga integritasnya, meskipun selama ini tidak ada pengaduan yang masuk.( https://drive.google.com/file/d/1cP84Gt1iSjvGQg3Ev38_81wxBcrvHL2i/view?usp=sharing)
c. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat A 1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Kordinator Pengawasan selalu memonitoring dan mengevaluasi atas pengaduan masyarakat secara berkala (bulanan) (https://drive.google.com/file/d/1UzUtnK0jYIIdS97Ndt7BVtvb-CG0P3w1/view?usp=sharing)
d. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti A 1 Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya selalu mengingatkan pada pejabat dan pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memegang teguh dan menjaga integritasnya, meskipun selama ini tidak ada pengaduan yang masuk.( https://drive.google.com/file/d/17C_0c2dZqo2s-0wyDR2_gekPy932h5Vt/view?usp=sharing)
4 Whistle-Blowing System (3) 3,0 3,00 100,00%
a. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? YA 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya sudah melakukan internalisasi dan sosialisasi mengenai WBS kepada seluruh pegawai PT Palangkaraya dan kepada seluruh Peserta Bimtek e-litigasi dari Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah pada saat penutupan Bimtek oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya (https://drive.google.com/file/d/1isOHIQDnIXLc-GIY8t9Jij04ywE3PheG/view?usp=sharing)
b. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerapkan kebijakan WBS dan membuat inovasi terkait WBS. (https://drive.google.com/file/d/1AHXrpuS2eBMwR6nbVTLrNoc6Cu3x9yjM/view?usp=sharing)
c. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS secara berkala (bulanan) dan selalu memonitor melalui Aplikasi Siwas dengan Login Pimpinan Satker atau Meja Pengaduan. (https://drive.google.com/file/d/11TcdT3R_iiqEaPPZRznj_5Qo5nXgbTMQ/view?usp=sharing)
d. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut WBS melalui Aplikasi Siwas dengan Login Pimpinan Satker atau Meja Pengaduan dan melalui Aplikasi WBS PT Palangkaraya (https://drive.google.com/file/d/1hbY802WP3rSnMuGfFbeQPlSZ_nyVB2OS/view?usp=sharing)
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3,0 3,00 100,00%
a. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah membentuk Tim Satgas Benturan dan membuat petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dengan melibatkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. (https://drive.google.com/file/d/1Pg1XdRRy7tyZkqhOrVAbmJwt4B8JSDuS/view?usp=sharing)
b. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya (https://drive.google.com/file/d/1o9Xd66hcpETPbMkOg8jPy0fL-nn2MXxD/view?usp=sharing)
c. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan dengan Sosialisasi dan ditegaskan dengan "Pernyataan Tidak Memiliki Potensi Benturan Kepentingan" yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya (https://drive.google.com/file/d/1nBNdt0VUhE1ZT_oJwdOIiZJD40oD4ihQ/view?usp=sharing)
d. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala (bulanan) (https://drive.google.com/file/d/1qvbbWxmqquw20ZfZlrZ0CE3dJo4vqd0c/view?usp=sharing)
e. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti A 1 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala (bulanan), yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (https://drive.google.com/file/d/1xqGINFuO4WZ5-mS_ZjL0C3uucJhd2FWl/view?usp=sharing)
6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai 0 0,00 %
a. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) A Dari 39 orang WL LHKPN, yang sudah melapor adalah 39 orang (100%) (https://drive.google.com/file/d/1hW5nlhx83LhH15u5JCsPoV3Lp7T_2Nu5/view?usp=sharing)
b. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) A Dari 18 orang WL LHKASN, yang sudah melapor adalah 18 orang (100%) (https://drive.google.com/file/d/1k7c2tUqM3unhfsyLXY5Px_tKKFSH7QwH/view?usp=sharing)
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10,0 9,38 93,80%
1 Standar Pelayanan (3) 3,0 2,38 79,25%
a. a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A 1 Standar Pelayanan telah dibuat dan telah dimaklumatkan -Telah mempunyai 4 Inovasi pelayanan Online dan ditampilkan didalam Website PT Palangka Raya (https://drive.google.com/file/d/1L0gPP66mIJI3zPFE704P-drlMlh1shgE/view?usp=sharing)
b. b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan B 0,67 Standar Pelayanan telah dibuat dan telah dimaklumatkan. (https://drive.google.com/file/d/1Jywo-IdfYubKvVu8ihgzqFyZJycEausv/view?usp=sharing)
c. c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan A 1 SOP Pelayanan Publik telah diterapkan -Telah dibuat inovasi terkait dengan SOP Pengaduan dengan Inisiatif Sendiri dalam Aplikasi MASPEPI pada Website Pengadilan Tinggi Palangkaraya (http://www.pt-palangkaraya.go.id/pelayanan/pengaduan.php) (http://www.pt-palangkaraya.go.id/pelayanan/pengaduan.php)
d. d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP B 0,5 Telah dilaksanakan Monev PTSP berserta reviu SOP Standar Pelayanan (https://drive.google.com/file/d/1B5GyioSE_OyG-Wylh8JeoxwVOLK32J2W/view?usp=sharing)
2 Budaya Pelayanan Prima (4) 4,0 4,00 100,00%
a. a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima A 1 Telah dilakukan sosialisasi kepada Petugas PTSP dan Masyarakat dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (https://drive.google.com/file/d/15M-pY3NNmCQ7x-l4QCGHz4BE50TBhjhL/view?usp=sharing)
b. b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media A 1 Informasi pelayanan sudah dapat diakses melalui Media Sosial, Website, dan Media Cetak (https://drive.google.com/file/d/1jrc9_ePHJ71__8SIe9bIUHjk4cQNjbye/view?usp=sharing)
c. c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar A 1 Sistem Sanksi/Reward telah dilaksanakan sesuai dengan SK KPT No 45/KPT/KP.02/SK/II/2021 (https://drive.google.com/file/d/1vPktvl9O8Z6rre5DfB9r0y_-hlh7ciql/view?usp=sharing)
d. d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi A 1 Seluruh layanan Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah berpusat di Meja PTSP. (https://drive.google.com/file/d/1WVAUNt5OswfXIxNPgePIIs1jgA-iae7B/view?usp=sharing)
e. e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Semua Pelayanan publik telah dilakukan inovasi dan bisa diakses secara online melalui website Pengadilan Tinggi Palangka Raya. (https://pt-palangkaraya.go.id/) (https://pt-palangkaraya.go.id/)
3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3) 3,0 3,00 100,00%
a. a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A 1 Survey telah dilakukan secara berkala, untuk tahun 2020 terakhir dibuat pada periode Oktober -Desember 2020. (https://drive.google.com/file/d/1ZfT_JcVFRqQ50pDrqT4o9VbnzVUJFABy/view?usp=sharing)
b. b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka A 1 Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Palangka Raya. (https://drive.google.com/file/d/1hzAwJMKyzs18s4iSNjTB50pZkpjR7vtd/view?usp=sharing)
c. c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat A 1 Berdasarkan hasil survei, nilai terendah adalah Prilaku Pelaksana. Telah di evaluasi dan di tindak lanjuti. (https://drive.google.com/file/d/1TlZTvb1DZk8o2iZa2l5INQtjZSKRMZXs/view?usp=sharing)
TOTAL PENGUNGKIT 60,00 57,65
B. HASIL (40) 40,0 0 0 %
1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20 %
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15,0 3,95 14,81 98,75 % Sejak Oktober 2020,Pelaporan Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan sebanyak 4 kali (triwulan) selama setahun, sesuai dengan Checklist Akreditas Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, dan yang terakhir dilampirkan adalah periode triwulan IV Tahun 2020 (https://drive.google.com/file/d/11e-mNRLcq32wOF1I-iKBe468IQ1AX5A9/view?usp=sharing)
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) 5,0 100 5,00 100,00 % Seluruh Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal) telah dilanjuti, dan Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang terakhir yang dilampirkan adalah Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh TAPM Badan Peradilan Umum pada periode November 2020, serta Pemeriksaan terhadap Pengadilan Negeri rutin dilakukan setiap tahun. (https://drive.google.com/drive/folders/1ClSMhjefdKm7Li1zTWgJKrFzQNgghi7H?usp=sharing)
2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) 20 %
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 20,0 3,88 19,40 97,00 % Sejak Oktober 2020,Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak 4 kali (triwulan) selama setahun, sesuai dengan Checklist Akreditas Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, dan yang terakhir dilampirkan adalah periode triwulan IV Tahun 2020 (https://drive.google.com/file/d/1uA1EXW9oSN31AmIyfki0gklf6fesEgYd/view?usp=sharing)
TOTAL HASIL 40,00 39,21
Nilai Pembangunan ZI 100 96,86 %