PENCANANGAN DAN SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI.
Palangka Raya, 23 Februari 2024 | Bertempat di Aula Isen Mulang Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Wakil Ketua Pengadilan Palangkaraya, Bapak Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., dan seluruh Koordinator Area Tim Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penanganan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengikuti acara Pencanangan dan Sosialisasi Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Kegiatan ini berdasarkan surat undangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 3-SMAP-01/BP/PW1/II/2024, tanggal 19 Februari 2024 yang mengikutsertakan sebanyak 52 Satker dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menjelaskan tujuan dari penerapan SMAP adalah sebagai salah satu upaya mencegah, mendeteksi dan merespon risiko penyuapan, yaitu salah satu risiko yang rentan terjadi pada lembaga peradilan.
Selain itu juga beliau mengingatkan kepada pengadilan di dalam menerapkan SMAP agar bersungguh-sungguh serta tidak hanya mengejar dalam hal pemenuhan dokumen saja. (MJT/RAP)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
QR CODE STANDAR PELAYANAN
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas