Palangka Raya, 19 Januari 2026 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengikuti kegiatan Perisai Badilum Episode ke-13 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersama para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc dari Aula Isen Mulang Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Kegiatan PERISAI BADILUM Episode ke-13 ini menghadirkan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai narasumber dengan materi berjudul “Pengakuan Bersalah, Keadilan Restoratif, dan Pemaafan Hakim”.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan konsep pengakuan bersalah (plea bargain) yang diatur dalam ketentuan KUHAP baru, baik pada tahap penuntutan maupun persidangan, termasuk alur pemeriksaan dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Selain itu, disampaikan pula mekanisme keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula melalui keterlibatan pelaku dan korban.

Materi juga membahas mengenai pemaafan hakim (judicial pardon) sebagai kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Pemaparan dilengkapi dengan penjelasan mengenai ketentuan peralihan penerapan KUHP dan KUHAP serta pedoman pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga memberikan gambaran utuh terkait implementasi regulasi baru dalam praktik peradilan pidana. (MJ/ FSS)