MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Palangka Raya, 30 September 2025 – Pengadilan Tinggi Palangkaraya melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Zona Integritas di Ruang Isen Mulang. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting untuk mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beliau menekankan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi berperan krusial dalam memastikan setiap program kerja dapat terukur, dievaluasi, dan terlaksana secara optimal.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Muhammad Damis, S.H., M.H., menambahkan bahwa forum ini menjadi sarana untuk meninjau capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah strategis dalam memperkuat implementasi enam area perubahan. Pemaparan Monev dilakukan oleh masing-masing koordinator area terkait progres rencana aksi, baik yang sudah terlaksana maupun yang masih menghadapi kendala dan memerlukan koordinasi lebih lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangkaraya semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(OK/BCT)
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
QR CODE STANDAR PELAYANAN

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas







