Palangka Raya, 10 April 2017. Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Palangka Raya melakukan pencanangan yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejalan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang targetnya adalah tiga sasaran hasil utama yaitu: Peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 

Penandatanganan Zona Integritas sebagai saksi dari Kepala Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bpk. Refli, SH., MH. (Asisten Tindak Pidana Khusus) dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Bpk. Benone Jesaja Louhenapessy, Sik., MH (Inspekstur Pengawas Daerah) serta dari PBH PERADI Ibu Kartika Candrasari, SH., MH (Sekretaris) yang juga disaksikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Bpk. Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum dan Para Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural serta, Karyawan/ti Pengadilan Tinggi Palangka Raya.